Dewan Dituding Dapat Jatah CPNS

Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia
Pendemo Kecewa Dewan Tak Ada
Dewan Dituding Dapat Jatah CPNS
Kepala BKD Diminta Copot

PANGKALPINANG – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh kemarin, Kamis (9/12) diwarnai aksi unjuk rasa yang berujung pada penyegelan gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh para aktivis anti korupsi.
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi Bangka Belitung (Antik Babel) terdiri dari LSM Kampak, MAKI, Alammak Babel, perwakilan mahasiswa, dan Permahi Babel itu kecewa atas kekosongan anggota dewan di gedung DPRD Babel. Tak satupun wakil rakyat yang ada di tempat kerjanya saat para aktivis melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan perang terhadap korupsi di DPRD Babel. Didapat kabar para anggota dewan sedang melakukan kunker (kunjungan kerja) ke berbagai daerah.
Tak pelak, tak satupun anggota dewan yang menemui para aktivis saat melakukan aksi damai kemarin. Sebagai bentuk kekecewaan itulah, para demonstran menyegel pintu masuk utama gedung DPRD Babel dengan lakban.



“Kita ingin menyampaikan rasa kekecewaan kita terhadap ulah para wakil rakyat yang terkesan tidak menghiraukan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat Bangka Belitung yang kunker. Padahal aksi ini untuk menyampaikan aspirasi guna mempertanyakan tindak lanjut penanganan masalah-masalah dugaan kecurangan dalam proses penerimaan CPNS tahun 2010 kemarin,” ungkap Sekretaris DPD KNPI Bangka Belitung Fahrizan, kepada sejumlah wartawan.
Sebelumnya, pihak DPD KNPI Provinsi Bangka Belitung pun diakuinya sudah sempat melakukan pertemuan dengar pendapat dengan pihak Komisi I DPRD Babel beberapa waktu lalu, untuk membahas temuan-temuan indikasi kecurangan yang diperoleh KNPI terkait pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2010.
Namun dari apa yang sudah disampaikan pihaknya melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi I, tidak membuahkan hasil yang memuaskan dengan tidak adanya tindak lanjut dari penanganan permasalahan ini. Padahal sebelumnya Kepala BKD Provinsi Babel sendiri sudah mengakui beberapa kesalahan yang dilakukan pihak BKD selama penyelenggaraan tes penerimaan CPNS.
Karena itu, pihaknya kata Fahrizan mensinyalir, para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Bangka Belitung sudah terlibat kesepakatan-kesepakatan tertentu dalam penerimaan CPNS dengan pihak BKD, untuk sengaja meredam temuan-temuan kecurangan kelulusan CPNS tahun ini. Malah disinyalir dewan juga meminta jatah sanak saudaranya agar bisa diterima sebagai CPNS.
“Kita melihat sepertinya mereka (dewan-red) sekarang ini sengaja lari karena merasa ada duri di kaki dan hal ini bukan rahasia umum lagi. Nah dengan dibuktikan mereka tidak berani hadir pada hari ini, sebelumnya sudah kita konfirmasi bahkan sudah kita mediakan, dengan alasan mereka semua kunjungan kerja tapi yang namanya dewan ada prosedur. Harusnya ada yang jaga pos. Sebelumnya kan KNPI sempet audiensi dengan Komisi I tapi sayangnya mereka tidak langsung memanggil pihak BKD pada saat itu, tapi kalau mereka langsung memanggil pihak BKD pada saat itu maka tidak akan terjadi begini,” ujar Fahrizan sembari terus menyesalkan tidak hadirnya satu orangpun anggota dewan menemui mereka.
Informasi yang diterima wartawan harian ini dari salah seorang staff di sekeretariat DPRD Babel menyebutkan, para anggota dewan memang tengah tidak berada di tempat lantaran pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2010, Banmus telah menetapkan anggota DPRD melaksanakan kegiatan internal Komisi.
“Komisi I yang harusnya berhubungan dengan persoalan ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Badan Kesbangpol Jawa Barat,” kata staff yang enggan menyebutkan namanya itu.
Ketika disinggung, mengapa kegiatan kunjungan kerja ini sampai tidak menyisakan satu orang pun anggota DPRD, padahal sebelumnya perwakilan pengunjuk rasa sudah melayangkan undangan dan memediakan aksi ini, ia mengaku tidak berhak menjawab persoalan itu.
“Nah soal itu yang saya tidak bisa jawab, silahkan tanya langsung kepada anggota DPRD yang bersangkutan. Yang jelas jadwalnya sudah seperti itu,” tandasnya.

Babel, Korupsi Politik
Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, Antik Babel mengajak masyarakat dan generasi muda untuk anti korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Dan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini Antik Babel menetapkan daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai daerah dengan jenis korupsi politik.
Alasannya, besarnya potensi sumberdaya ekonomi yang dapat dikelola dan dioptimalkan di suatu daerah/negara, turut mendorong terjadinya tindak korupsi secara politik. Misalnya di daerah yang kaya sumber alam atau strategis memiliki kecenderungan lebih mampu untuk mendorong terjadinya korupsi secara politik.
Tindak korupsi secara politik itu adalah suatu perbuatan yang menggunakan atau memanfaatkan kekuasaan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang secara tidak sah untuk menguntungkan diri dan golongannya.
Kenapa Babel dikategorikan korupsi politik? Karena jensi korupsi itu diantaranya, keterbatasan informasi (transparansi), rendahnya akuntabilitas berupa rendahnya akses untuk mengawasi, terbukanya kesempatan seperti rendahnya gaji, insentif, dan tingginya akses untuk melakukan penyalahgunaan wewenang serta kondisi sosial seperti kebiasaan pemberian hadiah, nepotisme kekuasaan, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, ketidakpedulian sosial, dan kemiskinan, semuanya itu dimiliki dalam korupsi di Babel.
Salah satu kasus korupsi politik yang terjadi di Babel yakni dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Babel tahun ini, yang dilakukan secara tersistem kelembagaan dan melibatkan usur BKN, DPRD, eksekutif mulai dari Wagub, BKD, Inspektorat, Unpad dan lembaga jaringan lainnya.
Antik Babel mengindikasikan, kecurangan dan ketidakberesan proses penerimaan CPNS dimulai dari sistem tes tertulis dengan LJK system silang yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, menggunakan pembulatan hitam. Lalu penundaan pengumuman kelulusan CPNS semula tanggal 26 menjadi 28 November.
Pengumuman rangking beserta nilai hasil ujian pun, sampai sekarang tidak bisa diakses secara luas baik di Unpad maupun di BKD Provinsi Babel, berbeda dari tahun sebelumnya. Kemudian banyaknya temuan atas pelaksanaan proses rekrutmen CPNS yang jelas mengindikasikan telah terjadi kecurangan.
Pelaksanaan proses CPNS tahun ini pun dinilai telah terjadi penyalahgunaan anggaran dari sumber APBD, dikarenakan hanya beberapa persen saja masyarakat Babel yang diterima sebagai CPNS.
Yang terparah dugaan KKN adalah banyaknya nama yang lulus CPNS justru dari kalangan keluarga anggota dewan, sanak famili gubernur, wakil gubernur, dan pejabat eselon II lainnya baik di kabupaten/kota maupun di Pemerintah Provinsi Babel.
Karena itulah, Antik Babel mendesak DPRD Babel untuk membentuk Tim Investigasi/Pansus agar masalah pelaksanaan proses rekruitmen CPNS menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat yang muaranya menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Apabila tim tersebut telah dibentuk maka, Antik Babel siap dipanggil untuk mempertanggungjawabkan temuan selama proses penerimaan CPNS berlangsung.
Dalam butir kedua pernyataan sikapnya, Antik Babel mendesak gubernur untuk mencopot Kepala BKD Babel secepatnya dikarenakan gagal dalam proses penerimaan CPNS tahun ini dengan diketemukannya indikasi kecurangan kecurangan yang menzholimi peserta yang lolos sebenarnya.
Meminta pula pihak terkait untuk memproses secara hukum temuan kecurangan penerimaan CPNS tahun 2010 dan menindak tegas oknum petugas baik dari BKN, UNPAD serta BKD Propinsi Babel maupun kab/kota yang melakukan kecurangan sehingga menjadi bekal positif untuk penyelenggaraan CPNS secara bersih pada tahun berikutnya. (ron/red/1)