Dewan dan KNPI Mengawasi

Pelaksanaan tes CPNS tahun 2010 ini menjadi perhatian wakil rakyat di DPRD dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia. Demikian pula pada pelaksanaan tes tertulis Minggu (21/11) kemarin, anggota dewan dari Komisi A atau I DPRD turun mengawasi pelaksaan tes peserta CPNS, begitu juga DPD KNPI Provinsi Babel.
Ketua Komisi A DPRD Kota Pangkalpinang, M Rusdi SE kepada wartawan menjelaskan, pihaknya akan mengawasi kegiatan penerimaan CPNS tahun 2010 ini dari hulu ke hilir. Ia menilai kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia tingkat kota sudah bagus, namun jangan sampai tercemar ketika penilaian atau pengkoreksian di Bandung.
“Kita akan kawal hingga ke Bandung, termasuk bersama Inspektorat dan BKD Kota Pangkalpinang. Jangan sampai semua yang sudah tercemar, hancur akibat segelintir orang ketika pengkoreksian,” tandas Rusdi.
Rusdi juga menerangkan hal ini dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Kota Pangkalpinang, untuk menghindari isu yang ada di masyarakat. Bahwa penerimaan CPNS masih bisa mengggunakan system titipan dan sebagainya. Oleh sebab itu, Komisi A akan memantau secara langsung pengkoreksian di Bandung ketika penyerahan Lembar Jawaban Kusioner (LJK) ke Bandung.
Terkait pernyataan walikota untuk membentuk Perwako untuk mengantisipasi keluarnya CPNS atau PNS ke daerah masing-masing melalui proses mutasi, Komisi A kata Rusdi sangat setuju, karena hal ini sangat penting.
“Komisi A setuju sekali, sebab kosongnya formasi di Pemkot akibatnya banyaknya PNS yang minta mutasi. Oleh sebab itu, wacana walikota untuk membuat pernyataan tersebut kita dukung sekali. Jangan sampai Pangkalpinang ini seperti dikatakan Walikota, hanya sebagai batu loncatan saja,” terangnya.
Sementara DPD KNPI Babel dalam keterangan persnya menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya ujian seleksi CPNS di berbagai lokasi di kabupaten/kota. Baik untuk perekrutan pemerintahan kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Babel.
Pengawasan sendiri dilakukan dengan membagi zona kerja di kabupaten/kota untuk diawasi perwakilan dari anggota DPD KNPI Babel. Setiap zona itu terdiri dari 5 orang perwakilan anggota KNPI.
Di SMAN 1 Pangkalpinang misalnya, Sekretaris DPD KNPI Babel, Fahrizan kemarin melakukan pengawasan di zona Gerunggang, bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga, Farizandy Harris, Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya, Tatang Hidayat, Putra Jasa Altolika dan Eli Trijasari.
Farizandy menyebutkan, pengawasan ini selain merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi KNPI dan DPRD juga merupakan inisiatif pengurus DPD KNPI Babel. Hal ini guna memantau terjadinya kecurangan–kecurangan serta adanya peserta yang menggunakan joki.
Soal isu yang berkembang harga pasaran untuk satu kepala CPNS mencapai Rp100 juta, Farizandy dengan tegas mengatakan kabar itu sampai sekarang belum mereka dapatkan dari hasil pengawasan. Dia pun perlu menjelaskan, kalau sampai mengiyakan rumor tersebut dia tidak mau dicap sama dengan Wakil Gubenur Babel yang hanya memanfaaatkan isu populis dengan mudah mengenyampingkan ‘stabilitas’.
Bahkan Fariz mengingatkan, kalaupun sudah menjadi pernyataan resmi Ketua KNPI dalam forum audiensi dengan DPRD Babel belum lama ini, mereka meminta agar dewan memanggil Wagub untuk memprtanggungjawabkan pernyataan tersebut. Bahkan kalau memang tidak bisa mempertanggungjawabkanya wagub diminta dengan legowo untuk mundur dari jabatannya.
“Alhamdulillah dari hasil pengawasan kita di SMAN 1 kemarin segala sesuatuanya berjalan lancar. Dari 120 soal peserta memang hanya memiliki waktu 120 menit,” katanya.
Sedangkan Fahrizan menambahkan, hasil pengawasan KNPI diantaranya soal tes SMK sampai sarjana dibuat sama. Lalu LJK yang dulunya dilingkar pada tahun ini disilang yang menandakan adanya indikasi calo di tingkat pengoreksian. Ditemukan pula ada lembar jawaban yang sudah diberi titik-titik kecil. Dan temuan terakhir soal ujian tampak seperti difoto copy. (df/red/1)