Daftar Kepala Daerah Tersangkut Korupsi (2004-2012)
Sumatera
NAD
1	Gubernur: Abdulah Puteh	APBD
2	Aceh Tenggara: Armen Desky	dana korupsi APBD sebesar Rp 21,2 miliar.
3	Aceh Utara: Ilyas A Hamid dan Syarifuddin	Dana APBD Aceh Utara 2008 senilai Rp 220 miliar
4	Aceh Singkil: Makmur Syahputra	Dana APBD 2003 senilai Rp 8,6 miliar
5	Gayo Lues	Dugaan korupsi terkait penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) dalam Pemilukada senilai Rp 22,1 miliar
Sumatera Utara
6	Bupati Simalungun: JR Saragih	APBD tahun 2010 senilai Rp48 miliar
7	Bupati Simalungun: Zulkarnaen Damanik (2005-2010)	APBD Simalungun tahun 2006 senilai Rp1,3 miliar
8	Walikota Pematang Siantar: R.E. Siahaan	Dana APBD sebesar Rp 10,5 miliar.
9	Bupati Langkat:   H. Ngogesa Sitepu	APBD Kabupaten Langkat senilai Rp 53,9 miliar
10	Bupati Asahan: Risuddin	APBD Kabupaten tahun 2003 sebesar lebih dari Rp 800 juta.
11	Bupati Toba Samosir: Monang Sitorus	Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2005 senilai Rp 3 miliar
12	Bupati Padang Lawas: Basyrah Lubis	Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009 sebesar Rp 6 miliar lebih
13	Walikota Medan: Rahudman Harahap	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan pada 2005 senilai Rp1,5 miliar
14	Bupati Deliserdang: Amri Tambunan	Proyek swakelola 2008-2009 senilai Rp 61 milyar
15	Walikota Medan: Abdillah	Pengadaan alat pemadam kebakaran senilai 3 milyar rupiah pada APBD tahun 2004.
16	Bupati Padang Lawas Utara: Bahrum Harahap	dana belanja Rp7,5 miliar saat menjadi ketua DPRD Tapanuli Selatan.
17	Bupati Simalungun: Zulkarnain Damanik (2005-2010)	Dana APBD TA 2006 sebesar Rp230 juta.
18	Bupati Nias: Bina B Bahaiak	Penggunaan dana PSDH senilai Rp 2,3 miliar
19	Bupati Nias Selatan: Fuhuwusa Laia	Kasus suap anggota sebesar Rp 99,9 juta.
20	Walikota Tanjungbalai: Sutrisno Hadi	anggaran MTQN dengan kerugian negara Rp 950 juta.
21	Bupati Serdang Bedagai: Chairullah	Dana pembinaan dan keamanan ketertiban serta biaya kemasyarakatan Rp 2,3 Milyar.
Sumatera Barat
22	Gubernur Sumatera Barat: Zaenal Bakar	APBD 2002 sebesar Rp 59 milyar
23	Bupati Pasaman Ba­rat: Baharuddin R	Penggelapan dana Pemekaran sebesar 30 mlyar di dinas pendidikan 20 Milyar
24	Bupati Dharmasraya: Marlon Martua	penggelembungan dana pengadaan tanah pembangunan RSUD Dharmasraya tahun 2009 sebesar Rp. 4 miliar.
25	Bupati Solok: Gusmal	pengadaan tanah untuk kantor DPRD dan Pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi tahun 2007 senilai Rp 1,7 miliar.
26	Bupati Tanah Datar: Masriadi Martunus	Pembagian bunga deposito APBD Tanah Datar tahun 2001-2004 senilai Rp 1,7 miliar.
27	Wakil Bupati Agam: Umar, terdakwa kasus dugaan korupsi	proyek swakelola perbaikan jalan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam tahun 2008 sebesar Rp 2,9 miliar.
28	Walikota Pariaman: Mukhlis Rahman	APBD 2007 dalam proyek pengadaan tanah untuk sarana olahraga seluas 2,2 hektar, serugian senilai Rp. 1,5 miliar.
29	Walikota Padang: Fauzi Bahar	pengggelapkan dana bantuan gempa tahun 2009 sebesar Rp48 miliar dan dana penerangan jalan umum tahun 2005 dengan total proyek Rp32 miliar.
30	Bupati Kepulauan Mentawai: Edison Saleleubaja.	Dana provisi sumber daya hutan Dinas Kehutanan Mentawai 2003-2004 senilai Rp. 15 miliar.
Sumatera Selatan
31	Gubernur : Syahrial Oesman	alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api sebesar 5 miliar rupiah 2007 dan pemberian izin tambang di daerah Lahat dengan potensi kerugian Rp. 20 triliun.
32	Bupati OKU: Yulius Nawawi	peyimpangan dana anggaran belanja Bansos Ormas Kabupaten OKU 2008 senilai hampir Rp3 miliar.
33	Bupati OKU Selatan: Muhtadin Serai	proyek pembangunan Pasar Saka Selabung merugikan keuangan negara sekitar Rp1,5 milya
34	Bupati Musi Rawas: H Ridwan Mukti	Penyalahgunaan wewenang penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) 2010 sebesar Rp900 juta dan bagi hasil sumur gas bumi senilai Rp614 miliar.
35	Bupati Lahat: Harunata	Pengalihan Kuasa Pertambangan (KP) milik PT Bukit Asam (PTBA) di wilayah Kabupaten Lahat, berpotensi merugikan negara senilai Rp 20 triliun.
36	Walikota Prabumulih: H Rachman Djalili	pengadaan lahan untuk pembangunan kantor pemerintah kota dan RSUD Prabumulih tahun anggaran 2003 senilai Rp 3,3 miliar.
37	Bupati Muara Enim, Kalamudin Djinab	pembangunan tembok Sungai potensi kerugian senilai Rp 2,5 miliar, proyek peningkatan jalan antara Desa Purun-Desa Betung Kecamatan Tanahabang negara dirugikan sebesar Rp 1,2 miliar, pembangunan RSUD Muara Enim  tahun anggaran 2003 dan 2004 .negara dirugikan mencapai Rp 2,5 miliar.
Riau
38	Gubernur Riau: Rusli Zaenal	Suap PON Riau kerugian   senilai Rp 500 miliar.
39	Gubernur Riau: Saleh Djasit	penggelembungan harga pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15,2 miliar, kerugian negara Rp 4,5 miliar.
40	Bupati Pelalawan: Tengku Azmun Jaafar	Penerbitan IUPHHK-HT kepada 15 perusahaan merugikan negara sekira Rp1,2 triliun.
41	Bupati Siak: Arwin AS	Penerbitan Izin IUPHHK-HT menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 301 miliar lebih
42	Bupati Kampar: Burhanudin Husin	Penerbitan IUPHHK/HT negara merugi Rp 470 miliar.
43	Bupati Indragiri Hulu: HR Thamsir Rahman (1999-2008)	memakai uang APBD dengan cara kasbon sebesar Rp 116 miliar.
44	Bupati Rokan Hulu: Ramlan Zas (2001-2006)	Anggaran Pos Pengeluaran Tidak Tersangka Pemda Kabupaten Rokan Hulu tahun 2003 senilai Rp. 3.057 miliar
Jambi
45	Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin	PNBP Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi kurun waktu 2006-2009
46	Bupati Sarolangun: HM Madel	Dana pembangunan Dermaga Pontoon, sebesar Rp 3 miliar
47	Bupati Tanjung Jabung Timur: Abdullah Hich	Pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2002, dugaan korupsi senilai Rp 1,1 miliar
48	Bupati Tebo: Madjid Muaz	Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2002 kerugian negara sebesar Rp. 6,4 milyar
49	Wakil Bupati Muarojambi: Muchtar Muis	proyek PLTD Sungai Bahar, Kabupaten Muarojambi, senilai Rp4,5 miliar tahun 2004.
50	Walikota Jambi: Arifin Manap	Pengadaan mobil pemadam kebakaran kerugian negara Rp 1,2 miliar lebih.
51	Bupati Kerinci: Fauzi Siin	APBD Kerinci tahun 2008 merugikan negara senilai Rp.2.8 Milyar
Bengkulu
52	Gubernur Bengkulu: Agusrin M Najamuddin	APBD senilai Rp 20 miliar.
53	Bupati Seluma: Murman Effendi	Suap DPRD Seluma dalam pembuatan dan pengesahan Peraturan Daerah
54	Bupati Bengkulu Selatan: Iskandar Z Dayok	Dana studi kelayakan pabrik semen di Kecamatan Seluma tahun 2003 sebesar Rp 1,2 miliar
Kepulauan Riau
55	Gubernur Kepulauan Riau:   Ismeth Abdullah	pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) pada tahun 2004. Kerugian negara mencapai Rp 5,4 miliar
56	Bupati Natuna: Daeng Rusnadi	APBD Natuna tahun 2004 sebesar Rp 46,138 miliar
57	Bupati Natuna:   Hamid Rizal	Dana bagi hasil minyak dan gas (Migas) APBD Natuna tahun 2004, senilai Rp72,25 miliar
Bangka Belitung
58	Gubernur Bangka Belitung: Eko Maulana Ali.	Penerbitan IUP saat menjabat Bupati Bangka pada 2006-2010, IUP menjabat Gubernur Babel pada 2008-2010, proyek fiktif Jeliti, mark-up proyek pabrik es Lepar Pongok dan sumur bor Dinas Pertambangan dan Energi dan korupsi proyek lain.   Kerugian negara mencapai 3 triliun
59	Bupati Bangka: Yusroni Yazid	DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, sebesar Rp 10, 6 miliar
60	Bupati Belitung Timur: Khairul Effendin	kasus pembebasan lahan untuk Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Manggar, Beltim.
Lampung
61	Bupati Lampung Timur : Satono (2005-2010)	mendepositokan uang kas daerah kepada bank yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu Bank Perkreditan Rakytat (BPR) Tripanca Setiadana dan menerima bunga bank sebesar Rp10,5 miliar.
62	Bupati Lampung Tengah: Andy Achmad	APBD daerahnya senilai Rp28 miliar.
63	Bupati Lampung Tengah: Wendy Melfa	Pengadaan Kasus korupsi pengadaan Tanag PLTU Sebalang dengan nilai kerugian Rp. 2,4 miliar
64	Bupati Tulang Bawang: Abdurachman Sarbini (2004-2008, 2008-2012)	pengadaan kapal cepat yang berpotensi merugikan negara Rp 2,8 miliar, pembangunan gedung Islamic Center senilai Rp 17 miliar, dan pengadaan makan minum PNS senilai Rp 2,5 miliar
65	Bupati Pasawaran: Arisandi Darmasaputra	pengadaan buku   senilai Rp 2,7 miliar, pegandaan perpustakaan sebesar Rp 6,1 miliar, pengadaan alat peraga pendidikan Rp 2,7 miliar, pengadaan satu unit mobil dinas LC Rp 1,3 miliar dan, pengadaan perlengkapan kantor sekretariat pemerintah daerah Peswaran senilai Rp 2,8 miliar.
Jawa
Banten
66	Gubernur Banten: Djoko Munandar (2002-2005)	Korupsi dana bencana alam sebesar Rp 14 miliar.
67	Gubernur Banten: Ratu Atut Chosiyah	bantuan hibah dengan kerugian sebesar Rp 88,02 miliar dan dana bantuan sosial dengan kerugian sebesar Rp 49, 460 miliar
68	Walikota Cilegon: Tubagus Aat Syafaat	pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten, senilai Rp 11 miliar.
69	Bupati Pandeglang: Ahmad Dimyati Natakusumah	penyupan anggota DPRD Pandeglang periode 2004-2009 untuk melancarkan pinjaman dari Bank Jabar-Banten senilai Rp 200 miliar.
Jawa Barat
70	Gubernur Jawa Barat: Danny Setiawan	Pengadaan mobil pemadam kebakaran 2002-2003. Negara dirugikan sekitar Rp 50 miliar.
71	Bupati Garut: Agus Supriadi	APBD Garut 2004-2007 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 6,9 miliar.
72	Bupati Garut: Aceng HM Fikri	APBD tahun anggaran 2009 hingga 2012. Kerugian negara mencapai Rp 607,6 miliar.
73	Bupati Purwakarta: Lili Hambali Hasan	Dana bencana alam Rp 2 miliar dan pembangunan gedung Islamic Center Purwakarta sebesar Rp 1,725 miliar.
74	Wakil Wali Kota Bogor: Achmad Ruyat	APBD Kota Bogor tahun 2002
75	Bupati Subang: Eep Hidayat	BP PBB Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2005-2008 senilai Rp 2,5 miliar.
76	Wali Kota Bekasi: Mochtar Mohammad	Menyuap anggota DPRD senilai Rp1,6 miliar, penyalahgunaan anggaran makan minum sebesar Rp. 639 juta.
77	Bupati Bandung Barat: Abubakar	Bantuan sosial tahun anggaran 2005 sebesar Rp 3,75 miliar.
78	Walikota Cirebon: Lasmana Suryaatmadja (1999-2004)	Membiarkan dan menyetujui penggelembungan anggaran DPRD sebesar Rp 1,3 miliar.
79	Wakil Wali Kota Cirebon: Sunaryo	Dana belanja barang dan jasa senilai Rp 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon 2004.
80	Wakil Wali Kota Banjar: Ahmad Dimyati	Penyusunan APBD merugikan negara hingga Rp 5,2 miliar.
81	Bupati Cianjur: Tjetjep Muchtar Soleh	Dana operasional makanan dan minum APBD 2007-2010 sebesar Rp 7,5 miliar.
82	Bupati Indramayu: Irianto MS Syafiuddin	Pengadaan lahan PLTU Sumuradem yang mencapai Rp 42 miliar.
83	Bupati Majalengka: Sutrisno	Proyek pemeliharaan gedung Pendopo Majalengka Tahun anggaran 2009 senilai Rp. 600 juta, proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4 Milyar.
84	Bupati Bekasi:   Sa’duddin	Penyalahgunaan APBD Kabupaten Bekasi tahun 2010. Kerugian negara senilai Rp2,25 miliar.
85	Bupati Karawang: Dadang Muchtar	Dana hibah APBD Jabar tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp 103 miliar.
86	Bupati Bogor: Rachmat Yasin	Proyek P3SON Hambalang. kerugian negara mencapai Rp243,66 miliar.
87	Bupati Purwakarta: Dedi Mulyadi	Penipuan dan penggelapan bendahara Pemkab Purwakarta senilai Rp 2,4 miliar.
88	Wakil Bupati Purwakarta: Dudung Bachtiar	kasus korupsi dana Makan Minum (Mamin) Kabupaten Purwakarta tahun 2006 merugikan negara Rp12,86 miliar
89	Bupati Bandung: Obar Sobarna	Mengubah APBD dana bansos Pemkab Bandung tahun anggaran 2005 pada pos dana bantuan sosial dari Rp 510 juta menjadi Rp 3,75 miliar.
90	Wakil Bupati Ciamis: Dedi Sobandi	Dana APBD Ciamis Rp 5,2 miliar.
Jawa Tengah
91	Walikota Semarang: Soemarmo	Suap anggota DPRD untuk memuluskan pembahasan program Tambahan Penghasilan Pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 senilai Rp 100 miliar.
92	Walikota Semarang: Sukawi Sutarip	tersangka dana komunikasi APBD Kota Semarang TA 2004 senilai Rp.5 miliar
93	Walikota Magelang: Fahriyanto	Dana Tak Terduga APBD Kota Magelang 2003-2004 senilai Rp 940 juta, pengadaan buku ajar tahun 2003 senilai Rp11 miliar.
94	Walikota Salatiga Totok Mintarto	SPBU Tingkir senilai Rp.10,3 miliar
95	Wali Kota Salatiga: John Manuel Manopo	Jalan Lingkar Selatan (JLS) kota. Kerugian negara senilai Rp 12 miliar
96	Walikota Surakarta: Slamet Suryanto	Anggaran Biaya Tambahan (ABT) TA 2003 senilai Rp.6,9 miliar dan pengadaan Buku Ajar terbitan BP Kota Solo TA 2003 senilai Rp.3,7 miliar.
97	Bupati Batang: Bambang Bintoro.	Premi asuransi DPRD Batang. Kerugian negara senilai Rp796 juta
98	Bupati Blora: Djoko Nugroho	APBD Blora Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 10 miliar.
99	Bupati Boyolali: Djaka Srijanta	pengadaan Buku Paket Balai Pustaka APBD Perubahan TA 2003 dan APBD TA 2004. Kerugian negara Rp.8,7 miliar.
100	Bupati Demak: Endang Setyaningdyah	Penyelewengan penggunaan dana APBD sebelum ada penetapan Perda 2006 senilai Rp.2,1 miliar.
101	Bupati Pati: Tasiman (2001-2006)	APBD 2003 pada pos pembiayaan LPJ tahun  2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp.1,9 miliar
102	Bupati Rembang: M Salim	Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ dari APBD TA 2006 dan 2007 senilai Rp.5,2 miliar
103	Bupati Tegal: Agus Riyanto (2002-2010)	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi  (Jalingkos) senilai Rp.3,9 miliar.
104	Bupati Brebes: Indra Kusuma	Pengadaan tanah untuk pembangunan pasar di Kabupaten Brebes. Kerugian negara diperkirakan Rp.5 miliar.
105	Bupati Kendal: Hendy Boendoro	Dana Tak Tersangka, DAU APBD TA 2003, Dana Pinjaman Daerah dari BPD Cab. Kendal senilai Rp.47 miliar
106	Bupati Klaten: Haryanto Wibowo	Pengadaan Buku Pokok SD/MI, APBD TA 2003- 2004 senilai Rp.13,8M dan Perjalanan dinas Bupati ke Jepang senilai Rp.123 juta.
107	Bupati Purworejo: Marsaid	APBD 2004 senilai Rp.5,5 miliar dan Pengadaan Buku Perpustakaan APBD senilai Rp.4,6 miliar
108	Bupati Purworejo: Kelik Sumrahadi	Dana Fasilitasi APBD 2006 senilai Rp.2,5 miliar
109	Bupati Semarang: Bambang Guritno	Pengenaan fee terhadap rekanan dalam pengadaan Buku SD/MI tahun 2004 senilai Rp.620Jt.
110	Bupati Sukoharjo: Bambang Riyanto	pengembalian 40 sepeda motor untuk Anggota DPRD periode 1999 – 2004 senilai Rp.470Jt.
111	Bupati Temanggung:   Totok Ary Prabowo	Dana Bantuan Pemilu 2004 sebesar Rp.6,5 miliar dan   Dana Pendidikan Putra Putri Anggota DPRD senilai Rp.1,8 miliar
112	Bupati Temanggung: Sardjono	DTT TA 2003 senilai Rp.1 miliar
113	Bupati Wonosobo: Trimawan Nugrohadi	proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Dinas Perkerjaan Umum tahun 2003 senilai Rp.786,5Jt dan pengadaan Buku Wajib Balai TA 2004 – 2005 senilai Rp.7,3 miliar
114	Bupati Rembang: Hendarsono	APBD TA 2005 sebesar Rp.6,8 miliar
115	Bupati Cilacap: Probo Yulastoro	APBD 2004 – 2008 senilai Rp.21,8 miliar dan Sistem Informasi Pemerintahan Desa senilai Rp.6,8 miliar
116	Bupati Sragen: Untung Wiyono	APBD TA 2003-2010 senilai Rp.42,5 milair
117	Wakil Bupati Karanganyar Sri Sadoyo Harjo Migoeno (2003-2008)	APBD TA  2001-2002 senilai Rp.2,9 miliar
118	Wakil Bupati Pati: Kotot Kusmanto (2001-2006)	APBD 2003 pada pos pembiayaan LPj tahun  2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp.1,9 miliar
Yogyakarta
119	Bupati Sleman: Ibnu Subiyanto	Buku ajar yang merugikan negara Rp 12,1 miliar
120	Bupati Sleman: Sri Purnomo (2010-2015)	penyimpangan anggaran alokasi dana desa (ADD) Sleman Rp 3,4 miliar.
121	Bupati Kulonprogo: Toyo Santoso Dipo .	pengadaan dua unit mobil ambulans, dua unit mobil minibus, 88 unit sepeda motor, dan 378 unit meja/kursi rapat. Merugikan keuangan negara Rp 1,45 miliar.
Jawa Timur
122	Bupati Madiun: Djunaedi Mahendra	APBD 2001-2004. Negara dirugikan Rp 8,7 miliar.
123	Bupati Magetan: Saleh Muljono	pembangunan GOR Ki Mageti dan gedung DPRD Magetan senilai Rp 7,2 milliar.
124	Bupati Malang: Pribadi	penyelewengan dana keagamaan senilai Rp 1,1 miliar
125	Bupati Pamekasan: Achmad Syafii Yasin (2004-2008)	korupsi proyek pengadaan atau pembangunan Ruko Citra Logam Mulia. Merugikan negara sebesar Rp 1,9 miliar
126	Bupati Pamekasan: Kholilurrohman	dana penanggulangan bencana di Pemkab Pamekasan 2011. Kerugian negara Rp 4,3 miliar.
127	Bupati Pasuruan: Jusbakir Aldjufri (2004-2008)	Kas Daerah (Kasda) Pemkab Pasutruan sebesar Rp 42 miliar.
128	Bupati Kabupaten: Dade Angga (2008-2013)	dana kas daerah Rp74 miliar.
129	Bupati Sidoarjo: Win Hendrarso	Dana penunjang kegiatan DPRD. Kerugian negara sebesar Rp 2,309 miliar.
130	Bupati Situbondo: Ismunarso	menggunakan keuangan daerah Situbondo tahun anggaran 2005 sampai 2007 untuk investasi di sejumlah perusahaan. Merugikan negara Rp 43,83 miliar.
131	Bupati Jember: MZA Djalal	pengadaan mesin daur ulang aspal senilai Rp 1,4 miliar.
132	Wakil Bupati Jember: Kusen Andalas	Dana operasional pimpinan DPRD Jember periode 2004-2009.
133	Walikota Kediri: Samsul Ashar	pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran II dengan total proyek multiyears sebesar Rp 234,8 miliar.
134	Bupati Blitar: Herry Noegroho.	Tukar guling tanah eks Dinas Pengairan di Jatilengger, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kerugian negara senilai Rp1,3 miliar.
135	Bupati Banyuwangi: Ratna Ani Lestari	Pengadaan tanah Bandar udara Bantuwangi. Negara dirugikan Rp 19,7 miliar
136	Bupati Banyuwangi: Samsul Hadi	pembebasan lahan untuk lapangan terbang Banyuwangi. Kerugian negara sebesar Rp 21,2 miliar.
137	Walikota Surabaya: Bambang DH	TPS Pasar Turi senilai Rp 18,8 miliar, gratifikadi proyek Busway di Surabaya merugikan negara Rp 720 juta.
138	Bupati Lumajang: Sjahrazad Masdar	Dana bantuan hukum Pemerintah Kabupaten Jember senilai Rp 416 juta saat menjabat Bupati Jember pada 2005.
139	Bupati Mojokerto: Ahmadi (2002-2007)	Kas Daerah (Kasda) senilai Rp 40 miliar.
140	Wakil Bupati Mojokerto: Suwandi (2002-2007)	Kas Daerah (Kasda) senilai Rp 40 miliar.
141	Bupati Bojonegoro: Santoso	APBD. Kerugian negara Rp 6 miliar
142	Bupati Sampang: Fadilah Budiono	Penyelewengan operasi beras rawan pangan dan pengungsi Sambas senilai Rp1,6 miliar.
Kalimantan
Kalimantan Barat
143	Bupati Bangkayang: Suryadman Gidot	APBD 2006 ketika menjabar sebagai wakil Ketua DPRD sebesar Rp 4,5 miliar, ketika menjabat Wakil Bupati Bangkayang sebesar 8,08 miliar, yaitu penggunaan APBD.
144	Bupati Kapuas Hulu: Abang Tambul Husin.	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) senilai Rp78,5 miliar dan Dana Reboisasi (DR) 21, 8 juta US$
145	Bupati Ketapang: Morkes Effendi	Penyimpangan dana PSDH dan DR Kabupaten Ketapang dan korupsi proyek pengadaan air bersih Riam Berasap. Berpotensi merugikan negara sebesar Rp 42 miliar.
146	Bupati Sanggau: Yansen Akun Effendy (2003-2008)	Ppengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Meliau tahun 2007. Merugikan negara sekitar Rp1,8 miliar
147	Pj Bupati Sekadau: Abdul Muis	pengadaan lahan menggunakan dana APBD Sekadau Tahun Anggaran 2005, 2006, 2007 dan 2008 senilai Rp 28 miliar atau setidaknya Rp 14 miliar
Kalimantan Tengah
148	Wali Kota Palangkaraya: Salundik Gohong	Pengadaan lahan pembangunan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang pada 2003-2004.
149	Wali Kota Palangkaraya: Lukas Tingkes	Pengadaan lahan pembangunan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang pada 2003-2004.
150	upati Barito Selatan: Baharudin H Lisa	dana alokasi khusus dana reboisasi tahun anggaran 2004 dan 2005 di Kabupaten Barito Selatan.
151	Bupati Barito Utara:   Achmad Yuliansyah	dana lelang illegal logging Rp 3 miliar sejak 17 April 2006.
152	Bupati Gunung Mas: Matlim Alang	Dana alokasi khusus dan dana reboisasi bidang kehutanan tahun 2002, senilai hampir 700 juta rupiah.
153	Mantan Wakil Bupati Kotawaringin Timur: Amrullah	Penggelapan dana bantuan korban bencana banjir sebesar Rp891 juta pada tahun 2009
154	Bupati Lamandau: DJ Mamud	APBD Kabupaten Lamandau tahun 2004 yang mengakibatkan kerugian negaraRp 13,4 miliar.
155	Bupati Pulang Pisau:   Ahmad Amur	penggelembungan harga tanah.senilai Rp 15,7 Juta
156	Bupati Seruyan: H Darwan Ali	APBD 2004-2005 senilai Rp101,94 miliar.
Kalimantan Selatan
157	Gubernur Kalimantan Selatan: Rudy Arifin	ganti rugi lahan pabrik kertas Martapura sebesar Rp 6,3 miliar
158	Wakil   bupati Hulu Sungai Tengah: Faqih Jarjani	APBD 2001-2003 yang merugikan keuangan negera sebesar Rp 2 miliar
159	Bupati Kotabaru: Sjachranie Mataja	suap dan grativikasi dalam penerbitan sejumlah izin pertambangan menjelang pemilihan umum kepala daerah
160	Bupati Tanah Laut: Adriansyah	korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang miliaran rupiah terkait pengurusan izin kuasa pertambangan di Desa Sungai Cuka, perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu.
161	Walikota Banjarmasin:	korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang miliaran rupiah terkait pengurusan izin kuasa pertambangan di Desa Sungai Cuka, perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu.
Kalimantan Timur
162	Gubernur  Kalimantan Timur: Suwarna Abdul Fatah	pembebasan lahan sawit di Kalimantan Timur mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 346,8 miliar.
163	Gubernur Kalimantan Timur: Awang Faroek Ishak	Divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC). Kerugian negara mencapai nilai Rp 609 miliar.
164	Bupati Berau: H Makmur HAPK	APBD Kabuaten berang anggaran tahun 2009. Negara dirugian Rp 9 miliar.
165	Bupati Kutai Kartanegara: Syaukani Hasan Rais(1999-2006)	pembebasan lahan Bandara Loa Kulu yang diduga merugikan negara sebesar Rp 15,36 miliar.
166	Plt Bupati Kutai Kertanegara: Samsuri Aspar	penyelewengan dana Bantuan Sosial pemerintah kabupaten Kutai Kertanegra sebesar Rp 24,7 miliar tahun 2005 dan 2006.
170	Bupati Penajam Paser Utara: Yusran Aspar	penggelembungan dana pembebasan lahan 50 hektar di Babulusebesar Rp 5,8 milyar
171	Bupati Penajam Paser Utara : Andi Harahap	menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara
172	Walikota   Bontang: Andi Sofyan Hasdam	Anggaran premi asuransi senilai Rp 2,25 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bontang.
173	Bupati Bu­lungan: Budiman Arifin	pengadaan ta­nah seluas 47 hektar di Nunuk­an, Kalimantan Timur se­besar Rp7 miliar.
174	Bupati Nunukan: Abdul Hafid Achmad (2001 – 2006 dan 2006 – 2011.	Pengadaan tanah seluas 62 hektare di Kecamatan Nunukan Selatan yang merugikan keuangan negara hingga Rp7 miliar.
Sulawesi
Sulawesi Utara
175	Wakil Gubernur Sulawesi Utara: Freddy H Sualang	Penjualan Manado Beach Hotel yang kerugian negara Rp 175 juta
176	Walikota Bitung: Milton Kansil	Proyek pembangunan kolam renang, pengadaan sarana komunikasi Bitung TV, alokasi umum proyek penahan ombak di Wangurer, dan pembangunan jembatan di Girian APBD tahun anggaran 2001- 2005. Nilai Kerugian negara Rp 20 miliar.
178	Walikota Manado: Vicky Lumentut	Tender   proyek rehabilitasi ruang kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado dengan biaya Rp1,6 miliar.
179	Walikota Tomohon: Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar	APBD 2006-2008 dengan kerugian negara Rp 19,8 miliar.
180	Bupati Talaud: Elly Engelbert Lasut	Surat perintah perjalanan dinas fiktif merugikan negara sebesar Rp 7,7 miliar.
181	Bupati Bolaang Mongondow: Marlina Moha Siahaan	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa APBD tahun 2011 senilai Rp 4,8 miliar.
182	Bupati Minahasa Utara: Vonnie Anneke Penambunan	proyek feasibility studies (FS) pembangunan Bandara Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Merugikan negara Rp 4.047 miliar.
183	Bupati Minahasa Selatan: Ramoy Markus Luntungan	APBD Minahasa Selatan 2006-2007 dengan nilai sebesar Rp 40 miliar.
184	Wakil Bupati Minahasa Selatan: Tuela	APBD Minahasa Selatan 2006-2007 dengan nilai sebesar Rp 40 miliar.
185	Bupati Minahasa Tenggara: Tjelly Tjangkulung	Bansos tahun 2009 sebesar Rp 5,8 miliar, pengambil alihan kasus mark up pengadaan lahan kantor pemerintah yang ditangani oleh Kejati Sulut berbandrol Rp 3 miliar, penyalahgunaan dana transmigrasi berbandrol Rp 23 miliar, temuan audit BPK tahun 2009 sebesar Rp 27 miliar, perjalanan 132 kepala desa dan pejabat Pemkab Mitra ke Singapura sebesar Rp 1,1 miliar serta perjalan wisata rohani 148 kepala desa dan pejabat Pemkab Mitra ke Israel sebesar Rp 3,4 miliar.
Sulawesi Selatan
186	Bupati Sigi: Aswadin Randa Lembah.	Proyek pembangunan tugu dan taman kota yang menelan anggaran sebesar Rp 3 miliar, proyek pembangunan Kantor Bupati Sigi sebesar Rp 6 miliar di Desa Bora, Kecamatan Biromaru.
187	Walikota Makassae:   Ilham Arief	Pengelolaan Karebosi dengan nilai kerugian yang diuduhkan sebesar Rp 1,146 triliun.
188	Walikota Parepare: HM Zain Katoe	APBD 2004 senilai Rp 1,1 miliar.
189	Walikota Palopo:   H.P.A Tenriadjeng	Dana pendidikan gratis Pemerintah Kota Palopo tahun 2011 senilai Rp 5,31 miliar.
190	Bupati Barru: Andi Idris Syukur	Korupsi rehabilitasi sekolah dasar dan menengah serta sederajat senilai Rp16,5 miliar dari APBD 2012.
191	Bupati Jeneponto: Baharuddin Baso	APBD Pemerintah Kabupaten Jeneponto 2003-2004.   Kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.
192	Bupati Luwu: Basmin Mattayang	APBD Tahun 2004. Kerugian negara Rp 1,05 miliar.
193	Bupati Tana Toraja: Johanis Amping Situru SH	dana bantuan tak tersangka Rp 385 juta, dana kemasyarakatan Rp 510 juta APBD Toraja 2003/2004.
194	Wakil Bupati Tana Toraja: A Palino Popang	APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2003/2004. Negara mengalami kerugian Rp 1,6 miliar
195	Bupati Selayar: HM Akib Patta	Pengadaan kapal motor penyeberangan (KMP) Takabonerate senilai Rp 5,5 miliar.
Gorontalo
196	Bupati Bone Bolango: Abdul Haris Najamudin	Dana pembangunan objek wisata Pentadio Resort pada 2003 sebesar Rp 16 miliar.
197	Bupati Bone Bolango: Ismet Mile	proyek pengendalian banjir di Bone Bolango pada tahun 2008 merugikan negara senilai Rp 5,1 miliar.
198	Walikota Gorontalo: Adhan Dambea	SPPD fiktif yang diduga merugikan negara hingga Rp7,5 miliar
Sulawesi Barat
199	Bupati Mamasa: Obet Nego (2008-2013)	Anggaran pengadaan sekretariat DPRD Mamasa yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1.28 miliar.
200	Bupati Mamuju: Suhardi Duka	APBD 2009 : dana bantuan bencana alam senilai Rp8,1 miliar, dana bantuan sosial senilai Rp20,7 miliar, dan dana pinjaman bank BPD Sulsel Cabang Mamuju senilai Rp30 miliar, serta dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp2,5 miliar.
201	Bupati Mamuju Utara:   Agus Ambo Jiwa	Proyek pasca bencana di Matra senilai Rp.14,8 Miliyar dana APBN-P tahun 2010
202	Bupati Polewali Mandar: Ali Baal Masdar	Penyalahgunaan jabatan dan menjual belikan kawasan Hutan Lindung lewat pemberian Izin Pertambangan dengan indikasi kerugian Negara sebesar Rp 5,7 miliar.
203	Bupati Tolitoli: Ma'ruf Bantilan (1999-2004)kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp1,947	APBD 1999-2004 dengan nilai keruggian negara Rp 1,947 miliar
Sulawesi Tengah
204	Bupati Buol: Amran Batalipu	hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Buol sebesar Rp 3 miliar.
205	Bupati Morowali: Andi Muhammad Abu Bakar	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp 2,9 miliar.
206	Bupati Morowali: Anwar Hafid	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2009 dan 2010, yang diperkirakan sebesar Rp66 miliar.
207	Bupati Tolitoli: HM Ma`ruf Bantilan	dana operasional Bupati Tolitoli tahun anggaran 2004-2005
Sulawesi Tenggara
208	Gubernur Sulawesi Tenggara: Ali Mazi	Perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton yang merugikan negara Rp1,9 triliun
209	Bupati Bombana: H Atikurahman	APBD 2007-2008 senilai Rp 7,6 miliar.
210	Bupati Kolaka: Buhari Matta	Suap dari perusahaan rekanan nikel sekitar lebih dari Rp5 miliar.
211	Bupati Konawe: Lukman Abunawas	Dana pesangon anggota DPRD di kabupaten itu tahun 2003 senilai kurang lebih Rp 2 miliar.
212	Bupati Muna: Ridwan Bae	hasil lelang kayu jati dari pembalakan liar (illegal logging) yang diperkirakan senilai Rp 7 miliar.
213	Walikota Kendari: Masyhur Masihe divonis bebas	AbunawasGratifikasi berupa kendaraan roda empat serta tanah dan bangunan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2 milliar.
Bali dan Nusa Tenggara
Bali
214	Bupati Bangli: I Nengah Arnawa	Dana bantuan sosial tahun 2010. Negara mengalami kerugian Rp 1,395 milia
215	Bupati Buleleng: Putu Bagiada	upah pungut PBB Rp11 miliar sejak 2005-2012.
216	Bupati Jembrana: I Gede Winasa	Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin kompos dengan nilai kerugian negara Rp 2,3 milyar.
Nusa Tenggara Barat
217	Gubernur Nusa Tenggara Barat: Lalu Serinata	korupsi secara berjamaah ketika menjabat Ketua DPRD NTB periode 1999–2004 dan Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga. Total kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.
218	Bupati Dompu: H Syaifurrahman Salman	Pengadaan mobil hibah antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan PT Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang. Merugikan keuangan daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp543,52 juta lebih
219	Bupati Dompu:   Abubakar Ahmad	penyalahgunaan dana APBD sebesar Rp 4 miliar
220	Bupati Lombok Barat: Iskandar	Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tukar guling kantor kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1,64 miliar.
221	Wali Kota Bima: HM Nur Latif, terkait dugaan korupsi.	dana APBD Kota Bima tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008. nilai kerugian negara dapat mencapai Rp 48 miliar.
Nusa Tenggara Timur
222	Gubernur Nusa Tenggara Timur: Peit A Tallo	Proyek penyediaan sarana kesehatan senilai Rp 15 miliar pada 2002. merugikan negara sebesar Rp 3,38 miliar.
223	Bupati Ende: Paulinus Domi	Dana APBD Kabupaten Ende TA 2005 dan 2008 sebesar Rp 3,5 miliar.
224	Bupati Kupang: Ibrahim Agustinus	Dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2004 sebesar Rp 1 miliar.
225	Wakil Bupati Kupang: Ruben Funnay	dana purnabakti anggota DPRD tahun anggaran 2003-2004 senilai Rp 1 miliar
226	Bupati Manggarai Barat: Fidelis W Pranda (2003 – 2004 dan (2005 - 2010)	10 dugaan korupsi yang dilakukan, dengan total kerugian negara lebih dari Rp 85,5 miliar.
227	Bupati Sikka: Aleksander Longginus	Dana Purnabakti DPRD Sikka periode 2004-2009 dengan nilai kerugian negara Rp 276 juta.
Maluku
Maluku
228	Bupati Buru Selatan: Tagop Sudarsono Soulissa	Proyek rumput laut di Kecamatan Kepala Madan senilai Rp 761,924 juta APBN tahun 2010.
229	Wali Kota Ambon: Marcus Jacob Papilaja.	Pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona pada 2003 senilai Rp1,2 miliar.
230	Walikota Tual: MM Tamher	Dana asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) periode 1999-2004.
Maluku Utara
231	Gubernur Maluku Utara: Thaib Armayin	Dana Tak Tersangka (DTT) APBD tahun 2004 senilai Rp6,9 miliar
232	Bupati Kepulauan Sula: Ahmad Hidayat Mus, sebagai tersangka atas dugaan	korupsi Dana Masjid Raya di Ibu Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula APBD tahun 2006-2010 senilai Rp25 miliar.
233	Wali Kota Ternate: Burhan Abdurahman	Pengadaan  lahan Water Boom seluas 2,4 hektare APBD tahun 2011 dengan nilai Rp4,8 miliar
234	Bupati Halmahera Selatan: Muhamad Kasuba	Pembelian Kapal Halsel expres 0-1 APBD tahun 2006 senilai Rp14 miliar.
235	Bupati Kepulauan Aru: Theddy Thengko	dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2006-2007 senilai Rp 42,5 miliar
235	Wakil Bupati Kepulauan Aru: Umar Djabumona	MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXIV 2011. Kerugian negara sebesar Rp  271 juta.
236	Bupati Maluku Tengah: Abdullah Tuasikal	Pembelian kapal cepat Pamahanu Nusa milik Pemda Maluku Tengah mega proyek Kota Terpadu Mandiridan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2012.
237	Bupati Maluku Tenggara: Herman Adrian Koedoeboen.	Kasus dana asuransi DPRD Malra, kasus pembangunan gedung DKP Malra, dugaan korupsi proyek jalan Hot Mix Tamngil-Weduar, dan kasus Tanah Kolser.
238	Maluku Tenggara Barat: Bitzael Temmar.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat senilai Rp 9,1 miliar.
239	Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat: Lukas Uwuratuw.	Proyek pengadaan enam unit kapal ikan tahun 2002 senilai Rp 2,7 milyar.
240	Bupati Seram Bagian Timur: Abdullah Vanath	Penerbitan izin pemanfaatan kayu total kerugian ditaksir RpRp 49 miliar, APBD tahun anggaran 2006 kerugian negara ditaksir Rp Rp 50,5 miliar dan APBD Tahun Anggaran 2007 kerugian Negara Rp 136 miliar
Papua
Papua
241	Bupati Asmat: Wiro Warkan	dalam pengadaan kapal dengan nama KM Asmat Daci, yang bersumber dari APBD tahun 2005 dengan tindak pidana korupsi senilai 5,6 miliar.
242	Bupati Boeven Digoel: Yusak Yaluwo,	pengadaan satu unit Kapal Tanker LCT 180 dan penggelapan dana kas daerah dalam kurun Januari 2006 -November 2007 dengan total kerugian negara diduga Rp 66,76 miliar.
243	Bupati Jayawijaya: David Agustein Hubi	Kasus pertama pembelian dua pesawat Fokker 27 seri 600 senilai Rp 8,6 miliar tahun 2002, proyek penggunaan uang kas daerah senilai Rp 3,9 miliar dalam penyewaan pesawat Antonov milik Rusia pada tahun anggaran 2003.
244	Wakil Bupati Keerom: Muhamad Markum	ana APBD Kabupaten Keerom, tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 14 miliar
245	Bupati Lanny Jaya: John Way	Dana pemilihan umum kepala daerah senilai Rp 12,4 miliar.
246	Bupati Merauke: Jhon Gluba Gebze	Anggaran pembelian kapal oleh PT Musamus mencapai Rp. 7 miliar.
247	Bupati Mimika: Klemen Tinal (2001-2006)	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, royalti dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dan lain-lain dengan nilai Rp90 miliar.
248	Bupati Nabire: AP Youw	pengadaan mesin genset senilai Rp 31 miliar yang diduga merugikan negara Rp 5 miliar.
249	Bupati Paniai: Naftali Yogi	APBD Paniai tahun 2007 senilai Rp. 319 miliar.
250	Bupati Supiori: Julianus Mnusefer	Dana kas daerah sebesar Rp13,9 miliar.
251	Bupati Tolikara: John Toba	kasus korupsi semasa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupeten Jayapura periode 1999-2004 senilai Rp 7 miliar.
252	Bupati Waropen: Ones J. Ramandey	APBD Kabupaten Waropen senilai Rp 5 miliar.
253	Bupati Yahukimo: Ones Panabol	APBD tahun 2004-2010 senilai Rp300 miliar lebih.
254	Wakil Bupati Yahukimo: Daniel Rendeng	APBD tahun 2004-2010 senilai Rp300 miliar lebih.
Papua Barat
255	Bupati Fakfak: Wahidin Puarada	dana APBD 2002 dan 2004 Kabupaten Fakfak senilai Rp 4 miliar.
256	Walikota Sorong: J.A. Jumame	Pembangunan Bandara Sorong Daratan terkait dengan ganti rugi lahan bandara sebesar Rp. 28 miliar
257	Bupati Raja Ampat: Marcus Manma	Penyimpangan pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga