Aliansi B-TON Minta Pejabat Berpikir Jernih

Sosialisasi PLTN Ditunda * Tunggu Hasil Kajian Batan * Gerakan Penolakan Jalan Terus PLTN dari Film hingga Posko Tolak PLTN edisi: 08/Apr/2011 wib PANGKALPINANG, BANGKA POS-- Aliansi Laskar B-TON merencanakan penggagalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung. Sejumlah kegiatan akan dilakukan dari mulai sosialiasi hingga pemutaran film tentang bahaya nuklir. Salah satu aktivis Aliansi Laskar B-TON, Fahrizan kepada bangkapos.com, Kamis (7/4/2011) mengatakan pihaknya melakukan sejumlah persiapan pergerakan untuk menggagalkan rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung ini. "Kita sudah melakukan sosialisasi gerakan kita, rencananya bahkan kita akan memutar film tentang bahaya nuklir dari PLTN. Kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat," kata Fahrizan. Selain itu, ujar Fahrizan pihaknya mempersiapkan pembangunan posko. Posko ini bertujuan sebagai bentuk perlawanan terhadap PLTN ini. "Kita akan bangun posko di sejumlah lokasi di tapak PLTN yang direncanakan. Kita akan lakukan itu sebagai bentuk perlawanan," jelasnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel meminta Pemkab Bangka Selatan dan Bangka Barat menunda sosialisasi kajian tapak kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di dua daerah tersebut. Sebaiknya keda daerah yang wilayahnya bakal dijadikan calon kawasan PLTN menunggu hasil studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) selama tiga tahun ke depan. Permintaan penundaan disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel, Nazalyus saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Babel, Kamis (7/4) di Novotel Bangka. “Bila hasil FS oleh Batan menyatakan layak, baru kita melakukan sosialisasi. Kalau sekarang kita sosialisasi tapi hasilnya tidak layak, percuma saja. Sebenarnya sudah disepakati oleh dua bupati sosialisasi tersebut, namun kita minta ditunda dulu,” kata Nazalyus disela-sela acara Musrenbang Babel. Pihak Batan bisa saja menggunakan tim ahli lain untuk melakukan FS. Sementara, lanjutnya, bila menggandeng SDM dari Babel, belum ada yang memenuhi syarat. Dia menyebutkan, Pemprov Babel tidak pernah terlibat dalam kajian PLTN di Babel. Yang berkepentingan atas kajian adalah pemerintah pusat melalui Batan. Kegiatan sosialisasi juga tidak menguras APBD Babel karena langsung didanai pemerintah pusat. Bila perlu, ungkapnya, Babel mendapat kucuran dana karena dijadikan lokasi kajian PLTN. Nazalyus meminta masyarakat Babel dapat memahaminya dan memberikan kesempatan kepada Batan bersama tim ahlinya melakukan studi kelayakan. Data dari hasil studi kelayakan sangat berguna bagi Babel. Tidak ada salahnya juga, kata Nazalyus, Batan melakukan sosialisasi pengenalan iptek nuklir di Babel sehingga masyarakat tidak merasa asing lagi mendengar informasi tentang nuklir. Batan ngotot Pada kesempatan terpisah Tim Sosialisasi PLTN dari Batan, Wawan Purwanto menilai pembangunan PLTN sangat berprospek. Menurutnya PLTN sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa mendatang. Demikian disampaikan Wawan saat dialog Public Corner di Metro TV, Kamis (7/4) sore. “Yang akan dibangun di Indonesia berbeda dengan kejadian di Fukushima. Ini yang menjadi perbedaan, mengapa ini dilakukan karena ini kebutuhan untuk energi masa depan, dimana kita tahu sumber daya alam kita tidak bertahan lama lagi,” kata Wawan. Wawan menegaskan apakah Babel layak atau tidak dibangun PLTN, masih menunggu kajian yang akan dilakukan. “Feasibility study akan dilakukan ini yang dilakukan. Kajian ini melihat apakah Babel layak atau tidak,” kata Wawan. Selain Wawan, ada pelaku bisnis pertimahan Johan Murod dan salah seorang warga bernama Nursidi ikut dalam dialog. Nursidi dalam kesempatan itu tidak berbicara banyak. Dia menjelaskan mengapa sebagian masyarakat menolak pembangunan PLTN di Bangka Belitung. “Ada kekhawatiran terkait keberadaan PLTN adalah dampaknya. Selain itu, seharusnya ada sumber energi lain selain PLTN ini yang bisa dikembangkan,” kata Nursidi. Johan Murod menambahkan, alasan pihaknya mendukung terealisasinya PLTN karena Babel membutuhkan listrik cukup besar. PT PLN, kata Johan tidak berhasil memenuhi kebutuhan itu. “Untuk investasi dibutuhkan listrik dan PLTN ini dibutuhkan. Selama ini PLN belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya. Terkait pernyataan Johan Murod, Manajer Pemasaran PT PLN Wilayah Bangka Belitung Ari Wardhana mengatakan ada tidaknya PLTN ke depan, PLN sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Bangka Belitung. “Saya tidak sepakat dikatakan PLN gagal, kita berusaha secara bertahap dan sudah kita mulai dengan investasi yang kita lakukan,” katanya saat dikonfirmasi Bangka Pos Group. Ari mengungkapkan, PLN terus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik secara bertahap dipenuhi. “Kita lakukan pemasangan baru dan berusaha menghabiskan daftar tunggu,” tuturnya. PT PLN di Babel berusaha membangun infrastruktur berupa investasi pembangkit. Dalam pemetaan energi, di Bangka Belitung tahun 2010 sampai 2019 akan dibangun sedikitnya tujuh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTU). Pertengahan tahun 2011 PLTU Air Anyir siap mengaliri listrik kepada rumah warga. Sementara aktivis pemuda dari Aliansi B-TON, Fahrizan mempertanyakan sikap kepala daerah di Babel yang begitu terbuka menerima ajakan Batan untuk memuluskan rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Mestinya, kata Fahrizan , para kepala daerah berpikir dengan jernih terkait bahaya PLTN untuk saat ini. “Para pakar mengatakan bukan menolak PLTN, namun tekhnologinya yang masih belum mampu mengatasi radiasi yang ditakutkan itu,” katanya. Apalagi, ujar Fahrizan para kepala daerah sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait penentuan tapak kawasan PLTN di Bangka Belitung. Sekretaris KNPI Bangka Belitung itu menilai landasan berpikir para petinggi di Bangka Belitung itu lebih kepada kepentingan kelompok. “Cobalah berpikir jernih. Saya melihat lebih kepada adanya kepentingan kelompok saja,” katanya. Fahrizan menuturkan Aliansi Laskar B -TON merencanakan penggagalan pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Sejumlah kegiatan akan dilakukan untuk menggagalkan rencana pembangunan PLTN ini.(day/k2) Menhut Belum Terima Usulan MENTERI Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan belum menerima usulan pinjam pakai hutan yang direncanakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PTN) di Kabupaten Bangka Barat. “Belum ada di saya. Mungkin sudah ada rencana tapi belum ada di saya,” ungkap Zulkifli saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/4). Sebelumnya pada 5 April 2011, Kepala Dinas Kehutanan Babel Andri Wahyono mengaku Pemprov Babel sudah meneri- ma rekomendasi pinjam pakai hutan lindung untuk uji tapak PLTN. Rekomendasi itu datang dari Pemkab Babar dan akan diteruskan ke Gubernur Babel dan Kementerian Kehutanan. “Jika Kementerian Kehutanan setuju, izin uji tapak akan diberikan ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan),” ujarnya. Luas lahan yang dipinjamkan Pemkab Bangka Barat untuk proyek tersebut mencapai 850 hektar, berlokasi di Teluk Manggris Kecamatan Muntok. Status pinjam pakai berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk dua tahun berikutnya. Rencana proyek PLTN tersebut juga akan memakn 650 hektar lahan hutan lindung pantai di Tanjung Kerasak, Sebagin, dan Permis, Kabupaten Bangka Selatan. Penentuan dipakai-tidaknya rekomendasi njam pakai nanti merupakan kewenangan Batan. Abaikan ekologi Menhut juga mengatakan masalah utama kerusakan lingkungan di Babel karena pelaksanaan tambang, baik di darat maupun di laut, tidak memenuhi norma-norma ekologi, kelstarian lingkungan dan tidak memenuhi ketentuan analisi dampak lingkungan (Amdal) yang seharusnya menjadi pegangan. Hal ini diketahui setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman. Zulkifli menyebutkan kerusakan lingkungan Babel secara keseluruhan diakibatkan eksploitasi yang berlebihan. “Masalah utama di Babel itu, setelah kita teliti, kita dalami, banyak sekali pelaksanaan tambang tidak memenuhi norma-norma ekologi, kelestarian lingkungan, amdal yang seharusnya dilaksanakan. Kenapa? Karena di sana banyak sekali tambang-tambang yang ilegal,” ungkap Zulkifli saat ditemui Bangka Pos Group di Komplek Istana Kepresidenan. Dari identifikasi masalah tersebut, Zulkifli menekankan pentingnya penegakan hukum seperti penertiban terhadap tambang yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu Zulkifli yang ditunjuk sebagai ketua tim khusus guna menangani pencemaran, kerusakan aliran sungai dan hilangnya sumber air oleh Wakil Presiden Boediono telah memberikan instruksi khusus kepada jajarannya di Babel untuk mengawasi secara ketat kawasan hutan di Babel yang tersisa sekitar 30 persen lebih. “Hutan di sana bukan seluruh wilayah. Banyak juga kawasannya yang bukan hutan. Oleh karena itu kerjasama pemerintah kabupaten/provinsi dan tentu yang paling penting adalah teman-teman dari keamanan, kepolisian, kehutanan, pemerintah daerah harus bersama-sama menata kawasan di Babel, baik kawasan hutan maupun bukan,” katanya. Untuk Kehutanan sendiri? “Tentu (ada instruksi khusus). Menertibkan kawasan-kawasan hutan yang dilakukan, ditambang secara ilegal. Bersama-sama pemerintah daerah dan aparat keamanan,” tegas Zulkifli. (mun)