Makin hari kegalauan itu tumbuh makin pesat, tetapi berhentilah
mengatakan bangsa ini bobrok. Hentikan tudingan bahwa bangsa ini
tenggelam. Tidak! Bangsa ini sedang bangkit dan akan makin tinggi
berdirinya.
Lihatlah rakyat di sana-sini, bangun sebelum pagi, penuhi pasar
rakyat, padati jalan dan kelas, menyongsong kehidupan. Dengan sinar
lampu apa adanya mereka coba sinari masa depan sebisanya. Petani, guru,
nelayan, pedagang, atau tentara di tepian republik jalani hidup berat
penuh tanggung jawab. Di tengah kepulan polusi pekat, rakyat kota
menyelempit mencari masa depan. Mereka rebut peluang, jalani segala
kesulitan tanpa pidato keprihatinan. Rakyat yang tegar dan tangguh.
Denyut geraknya membanggakan.
Kegalauan republik ini bukan bersumber pada rakyat, melainkan pada
pengurus negara yang seakan berjalan tanpa target. Deretan agenda
penting dan urgen jadi wacana, tetapi tidak kunjung jadi realitas.
Pengurus republik sukses membangun kekesalan kolektif dan menanam
bibit pesimisme. Pimpinan kini menuai kekecewaan. Harapan, kepercayaan,
pengertian, toleransi, kesabaran, dan permakluman rakyat kepada
pemimpin dikuras terus. Apakah dikira stok permakluman itu tanpa batas?
Dengan hormat saya sampaikan: stok itu ada batasnya dan sudah
menipis. Semua ingin lihat hasil. Tak mau lagi dengar keluh kesah, tak
hendak dengar kata prihatin keluar dari pemimpin. Republik ini perlu
pemimpin yang hadir untuk menggelorakan percaya diri, bukan menularkan
keprihatinan. Pemimpin tak boleh kirim ratapan, pemimpin harus kirim
harapan.
Sebatas pidato dan wacana
Hari ini Indonesia memasuki era demokrasi etape ketiga. Kepresidenan
periode kedua. Tidak pernah ada dalam sejarah republik ini seorang anak
bangsa dipilih jadi pemimpin dengan suara sebanyak saat Presiden
Yudhoyono di tahun 2009. Semua persyaratan untuk melakukan dan
menuntaskan langkah-langkah besar ada di sana. Tapi mana langkah besar
itu: infrastruktur ekonomi? Kepastian hukum? Integritas di sekolah?
Tegas kepada pengemplang pajak? Pemangkasan benalu APBN? Konsistensi
kebijakan? Reformasi birokrasi? Jaminan kebinekaan bangsa? Perlindungan
warga bangsa?
Harapan yang tinggi untuk membereskan agenda penting baru sebatas
pidato dan wacana. Republik perlu realitas. Pemerintah memang punya
capaian, tetapi jika ada keberanian untuk menggelontorkan
terobosan-terobosan besar di sektor penting, maka capaian itu akan
melonjak. Kekecewaan tumbuh bukan semata karena pemerintah tak membawa
hasil, melainkan karena terlalu banyak peluang terobosan dan perubahan
yang disia-siakan. Sebutlah soal energi atau infrastruktur sistem
logistik (jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain), terobosan di sini
bisa membuat ekonomi melejit. Atau terobosan besar dalam penegakan
hukum. Perusak kebinekaan didiamkan, pengemplang pajak tak dijerat.
Hukum tegak kokoh tanpa kompromi bagi rakyat kecil, tapi hukum loyo
lunglai di depan rakyat besar.
Ini semua dampak absennya keberanian menerobos. Semua serba
alakadarnya. Amunisi politik yang dahsyat itu tak digunakan. Republik
ini butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, pemimpin kerja dan bukan
pemimpin upacara. Rakyat tidak perlu pengumuman hasil rapat, tapi ingin
lihat implementasinya.
Lihat sejarah kita, gamblang sekali. Republik ini didirikan oleh
orang-orang yang berintegritas. Integritas itu membuat mereka jadi
pemberani dan tak gentar hadapi apa pun. Bukan pencitraan, tapi
integritas dan keseharian yang apa adanya membuat mereka memesona.
Mereka jadi cerita teladan di seantero negeri.
Kini republik membutuhkan pemimpin yang berani tegakkan integritas,
berani perangi ”jual-beli” kebijakan dan jabatan, pemimpin yang mau
bertindak tegas melihat APBN untuk rakyat ”dijarah” oleh mereka yang
punya akses. Ya, pemimpin yang bernyali menebas penyeleweng tanpa
pandang posisi atau partai, dan bukan pemimpin yang serba mendiamkan
seakan tidak pernah terjadi apa-apa.
Republik ini perlu pemimpin yang mendorong yang macet, membongkar
yang buntu, dan memangkas berbenalu. Pemimpin yang tanggap memutuskan,
cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan. Pemimpin yang
siap untuk ”lecet-lecet” melawan status quo yang merugikan rakyat,
berani bertarung untuk melunasi tiap janjinya. Republik ini perlu
pemimpin yang memesona bukan saja saat dilihat dari jauh, tetapi
pemimpin yang justru lebih memesona dari dekat dan saat kerja bersama.
Bukan pemimpin yang selalu enggan memutuskan dan suka melimpahkan
kesalahan. Bukan pemimpin yang diam saat rakyat didera, lembek saat
republik dihardik negara tetangga, tapi lantang dan keras justru saat
diri pribadi atau keluarganya tersentuh. Pemimpin yang tak gentar
dikatakan mengintervensi karena mengintervensi adalah bagian dari tugas
pemimpin dan pembiaran tidak boleh masuk dalam daftar tugas seorang
pemimpin.
Jika Presiden Yudhoyono tidak segera mengubah cara menjalankan
pemerintahan, maka saya harus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia bisa
memasuki persimpangan jalan yang berbahaya.
Jalan pertama adalah meneruskan kepemimpinan sampai di 2014 agar
proses demokrasi berjalan normal tapi rakyat mencicipi hasil yang
alakadarnya, deretan peluang kemajuan hilang tanpa bekas. Keterlambatan
dan pembiaran jadi ciri beberapa tahun ke depan. Bahkan lunglainya
penegakan hukum adalah resep mujarab menuju negara kacau.
Jalan kedua mulai menyeruak. Jalan berbahaya tapi suara ini mulai
berkembang sebagai respons atas kelambatan dan pembiaran sistemik ini:
berhenti di tengah jalan dan berikan kepada orang lain untuk memimpin.
Suara macam ini bisa merusak pranata siklus demokrasi yang dibangun
dengan sangat susah payah. Suara ini tumbuh karena keyakinan bahwa
lewat jalan terjal ini bisa terjadi pembongkaran atas pembiaran dan
kelambanan; agar rakyat tak dirugikan terus-menerus.
Tak optimal
Semua tahu sistem presidensial menjamin presiden bisa bekerja
sebagai eksekutor pemerintahan dan melindunginya agar tak dapat
diberhentikan oleh alasan politis. Hari ini yang dihadapi Indonesia
situasi sebaliknya. Periode dijamin aman oleh konstitusi, tetapi
presiden tak optimal jalankan otoritasnya. Keterlambatan berjejer dan
pembiaran berderet. Periode fixed lima tahun itu bukan mengamankan agar
kerja cepat, kini malah jadi penyandera bangsa dari gerak kemajuan
cepat.
Memang presiden bukan dewa atau superman. Tidak pantas semua masalah
ditumpahkan ke pundak pemimpin. Akan tetapi, presiden bisa menentukan
suasana republik. Pemimpin adalah dirigen yang menghadirkan energi,
nuansa, dan aurora di republik ini. Pemimpin bisa fokus menguraikan
masalah strategis dan urgen bagi percepatan pelunasan janji-janjinya.
Presiden Yudhoyono harus sadar bahwa caranya menjalankan
pemerintahan itu memiliki efek tular. Kelugasan, ketegasan, keberanian,
kecepatan, keterbukaan, kewajaran, kemauan buat terobosan, dan
perlindungan kepada anak buah bahkan kesederhanaan protokoler itu semua
menular. Tapi kebimbangan, kehati-hatian berlebih, kelambatan,
ketertutupan, formalitas kaku, pembiaran masalah, orientasi kepada
citra dan ketaatan buta pada prosedur itu juga menular. Menular jauh
lebih cepat dan sangat sistemik.
Rakyat republik ini sudah kerja keras. Lihat di segala penjuru
Indonesia. Mulai dari kampung kumuh-sumuk tak jauh dari istana, di
puncak-puncak pegunungan dingin, di tepian pantai sebentangan
khatulistiwa: rakyat republik ini serba kerja keras. Mereka mau maju,
mereka mau hadirkan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucunya. Dan,
yang pasti mereka tak biasa tanya siapa yang jadi pemimpin. Buat rakyat
banyak tak terlalu penting ”siapa”-nya, yang penting lunasi semua
janjinya.
Ini adalah sebuah peringatan apa adanya, semata-mata agar Indonesia
tidak menemui persimpangan jalan itu. Ingat, rakyat negeri ini sudah
bekerja keras dan ”berlari” cepat. Pengurus negara harus memilih
mengimbangi kecepatan rakyat atau ditinggalkan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar