Senin, 08 Agustus 2011

Biaya Tinggi, Partai Koruptif

Jakarta, Kompas - Perilaku koruptif yang ditunjukkan sejumlah elite dan kader partai politik ditengarai terjadi lantaran tingginya biaya politik. Selain meningkatkan pendidikan politik, pembenahan sistem politik juga diperlukan untuk menekan praktik korupsi oleh partai politik.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis (19/5), menyebutkan, setiap anggota parpol yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kepala daerah, dan kepala negara harus menyiapkan dana tak sedikit.
Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan demokrasi masih prosedural dan cenderung liberal. ”Biaya politik tinggi itu yang menjebak banyak parpol berpikir pragmatis,” katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sependapat bahwa praktik korupsi anggota atau elite parpol yang marak akhir-akhir ini merupakan dampak demokrasi yang terlalu bebas. Hal tersebut juga merupakan bukti kegagalan pendidikan politik karena materi masih menjadi pertimbangan dalam memilih anggota legislatif, kepala negara, dan juga kepala daerah.
Menurut Idrus dan Pramono, hal yang diperlukan saat ini adalah pembenahan sistem demokrasi, khususnya sistem pemilihan umum, yang bisa mencegah praktik politik uang.
Pramono menyatakan, penetapan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak menimbulkan adanya rivalitas antarcalon sehingga mereka terpaksa melakukan berbagai macam cara untuk memenangi pemilu. Bahkan, tidak jarang kader parpol yang sudah lama berjuang kalah dengan kader baru yang memiliki cukup modal materi untuk mendapatkan dukungan suara.
Sementara itu, Idrus menuturkan, Partai Golkar terus berupaya mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas dengan menekan praktik politik uang. Salah satunya dengan memangkas praktik politik uang dalam pencalonan. ”Kami sudah membumihanguskan tiket politik. Jadi siapa pun yang pernah dimintai untuk mencalonkan dari Golkar, silakan melapor ke DPP,” katanya.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengakui, godaan politikus untuk menyeleweng dan korup sangat tinggi. Berdasarkan pengalamannya menjadi pimpinan PAN, ia menuturkan, ”Baru seminggu menjadi ketua DPP, saya ditelepon seseorang dari Kalimantan Selatan yang sudah menyiapkan Rp 500 juta agar namanya diamankan menjadi calon bupati. Ini baru untuk tingkat kabupaten. Salah satu kandidat gubernur bahkan pernah menyiapkan Rp 5 miliar untuk pengurus di DPP,” ujarnya.
Adapun Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, DPR diyakini masih tetap berjuang untuk kepentingan rakyat. Masih ada anggota DPR yang punya hati nurani dan bersih dari korupsi. ”Jangan digebyah-uyah, jangan digeneralisasi seolah-olah seperti itu semua. Jangan nila setitik, rusak susu sebelanga” kata Priyo. (NTA/BIL)

Tidak ada komentar: